Kepala SKK Migas Ad Interim Johannes Widjanarko menjamin tender minyak mentah yang dilakukan setiap tiga bulan berlangsung transparan. Meskipun, tender tersebut sudah diduga kuat menjadi ajang transaksi suap antara Kepala SKK Migas terdahulu Rudi Rubiandini dengan Kernel Oil Pte, Ltd, perusahaan trading minyak Singapura.

Dia menjelaskan, SKK Migas selalu menjalankan mekanisme kontrol internal dalam setiap pelaksanaan tender. Mekanisme itu melibatkan tiga kedeputian yang satu sama lain saling mengawasi.

"Proses lelang itu dilakukan melalui suatu tim lintas deputi, yaitu deputi komersial, deputi keuangan, dan deputi dukungan bisnis. Di tim itu ada banyak orang yang memiliki hak suara sama," ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (16/8).

Untuk itu, Johannes menolak jika ada tuntutan agar tender minyak mentah SKK Migas diawasi oleh pihak luar.

Tender terdekat akan dilakukan SKK Migas pada September mendatang untuk minyak mentah dari blok Senipah yang dikelola oleh Total E&P Indonesie sebanyak 400-500 ribu barel. Kernel dilarang untuk mengikuti tender tersebut, meskipun perusahaan tersebut sudah terdaftar sebagai trader minyak di SKK Migas.

"Kernel salah satu trader terdaftar, dan dalam tender berikutnya akan kita berhentikan sampai ada kejelasan dalam proses hukum," katanya.

source:Merdeka.com 

BPH Migas minta kegiatan usaha Petral dilakukan dalam negeri

Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng meminta seluruh kegiatan usaha mengenai sektor minyak dan gas bumi harus dilakukan dalam negeri. Hal ini bertujuan agar kegiatan dapat dikontrol dengan baik. Kegiatan usaha tersebut juga termasuk dalam perdagangan dan impor minyak yang dilakukan PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) di Singapura.

"Semua kegiatan usaha, kalau bisa di dalam negeri. Kalau menurut saya," ujar dia yang ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12).

Menurut dia, apabila kegiatan usaha dilakukan di dalam negeri bakal menimbulkan efek domino seperti perdagangan berjangka minyak, gas dan gas oil. Sehingga, kata dia, ketersediaan bahan bakar ada di dalam negeri bukan di negara tetangga.

"Ketersediaan BBM di dalam negeri ada. Karena ada ketersediaan di Indonesia, bukan di negara tetangga," kata dia.

Selain itu, lanjut Andy, kegiatan usaha di dalam negeri juga bakal menghindari adanya mafia-mafia yang ada saat ini. Lantaran, pajak yang dibayarkan sesuai dengan pajak Indonesia.

"Di sini aja. Jadi enggak ada siluman-siluman. Kan pajaknya, pajak Indonesia," pungkas dia.

source:Merdeka.com 

DPR Desak BPH Migas Tenderkan BBM Secara Transparan

Komisi VII DPR meminta Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaksanakan tender bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara transparan.

Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (1/7), mengatakan, pelaksanaan tender BBM bersubsidi bertujuan meningkatkan efisiensi biaya distribusi komoditas tersebut di dalam negeri.

"Jadi, pelaksanaannya mesti dilakukan secara transparan," katanya.

Menurut dia, peserta tender mestilah perusahaan berbadan hukum Indonesia, dan prosesnya juga tidak bertentangan dengan UU tentang investasi.

Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie menambahkan, upaya-upaya peningkatan efisiensi mesti terus dilakukan bagi produk BBM yang mendapat subsidi negara.

Selain dapat menurunkan biaya distribusi, lanjutnya, tender juga akan lebih menjamin ketersediaan pasokan BBM di seluruh Indonesia.

Pada Kamis (25/6), BPH Migas telah mengundang 19 badan usaha untuk mendapat penjelasan umum pendistribusian BBM bersubsidi tahun 2010.

Ke-19 badan usaha itu adalah Pertamina, PT Petronas Niaga Indonesia, PT AKR Corporindo, PT Elnusa Petrofin, PT Petro Andalan Nusantara, PT Cosmic Indonesia, PT Patra Niaga, PT Jagad Energy, PT Dwikarya Niaga Agung, dan PT Medco Sarana Kalibaru.

Selanjutnya, PT Premindo Mitra Kencana, PT Bumi Asri Prima Pratama, PT Shell Indonesia, PT Humpuss Trading, PT Petrobas Indonesia, PT Pumas Petro Lampung, PT Total Oil Indonesia, PT Solar Premium Central, dan PT Lingga Perdana.

Pada Selasa (30/6), badan usaha telah diberi kesempatan mengambil dokumen seleksi dengan batas akhir pengembalian dokumen pada 10 Juli 2009.

Proses selanjutnya adalah presentasi badan usaha, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, penetapan pelaksana pendistribusi BBM bersubsidi, dan penyerahan surat tugas.

source:Merdeka.com 

Saksi Akui Tender SKK Migas Tertutup

JAKARTA - Proses lelang minyak mentah dan kondensat bagian negara di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sangat tertutup dan tidak transparan sehingga membuka penyelewengan.

Hal tersebut diakui mantan Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas, Widhyawan Prawira Atmadja, saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Komisaris PT Kernel Oil Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/11/2013).

Fakta itu terkuat ketika hakim anggota Mathius Samiaji menanyakan Widhyawan perihal sistem lelang kondensat dan minyak mentah bagian negara di SKK Migas. Ia mengaku sistem lelang minyak mentah dan kondensat di SKK Migas memang tertutup.

"Pemenang lelangnya akan diberi tahu melalui surat saja," kata Widhyawan. Ia menambahkan, ketika pemenang lelang diketahui melalui surat, maka peserta lain tidak tahu lantaran tidak diumumkan di media massa. Dan peserta lelang lainnya tidak tahu apa kekurangannya sehingga kalah.

Prosesnya, kata Widhyawan, diawali dengan SKK Migas yang hanya mengirimkan undangan kepada 33 perusahaan peserta lelang terdaftar (registered bidder) melalui surat elektronik atau email. Peserta lelang diminta mengirim penawaran melalui faksimili, dalam tenggat waktu dua jam dari pukul 08.00 WIB sampai 10.00 WIB.

Mendengar penjelasan Widhyawan, hakim Mathius kaget. Ia menyindir jika begitu kenyataannya, maka sistem lelang berpotensi menciptakan kongkalikong antarpihak. Ia juga mempertanyakan kenapa pemenang lelang tidak diumumkan di media massa.

"Mana ada yang tahu peserta lelangnya diundang semua. Kan cuma orang dalam yang tahu. Masa sanggah juga enggak ada. Pemenang enggak diumumkan, cuma disurati. Transparansinya tidak ada. Sistem yang dianggap sempurna saja masih bisa diakali," ujar Hakim Mathius.

source:TRIBUN

JAKARTA – Pengamat energi dari Reforminer Komiadi Notonegoro, mempertanyakan proses tender perdana 'Crude Oil' ISC-Pertamina yang terkesan dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

"Semangatnya harus terbuka. Bukan hanya kepada Petral dan NOC lainya, kepada publik juga harus terbuka," kata Komaidi saat dihubungi wartawan, Minggu (1/2/2015).

Menurutnya, jika keadaannya seperti itu maka kinerja ISC-Pertamina tidak lebih baik dari Petral. Menurutnya, Petral bisa lebih terbuka saat melakukan proses tender. Untuk itu dirinya meminta ISC-Pertamina melakukan tender terbuka, maka harus diumumkan di media atau paling tidak ada website online yang menyebutkan mereka punya kerjaan dengan spesifikasi yang lengkap.

Diketahui, proses tender perdana 'Crude Oil' ISC-Pertamina dibawah pimpinan Daniel Purba yang dilakukan pada 27 Januari lalu. Tender pengadaan minyak itu sendiri diketahui untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri periode April 2015. Setidaknya ada dua jenis minyak mentah sebanyak empat juta barel yang ditenderkan ISC-Pertamina, yakni minyak dari Azeri-Azerbaijan dan Qua Iboe/bonny light-Nigeria, informasi yang beredar ada peserta tender yang bukan NOC dimenangkan meskipun tidak memiliki penawaran terendah.

Hal ini sangat jauh Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) pimpinan Faisal Basri yang menekankan transparansi dalam reformasi migas dianggap tidak menyentuh esensi permasalahan tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia.

Lebih lanjut dikatakan Komaidi, rekomendasi yang diajukan Faisal Basri Cs masih bersifat makro dan tidak memiliki usulan-usulan yang dirinci secara jelas.

"Seharusnya rekomendasi Tim RTKM bersifat teknis. Saya kira apa yang diajukan tim tersebut hanya replika saja," lanjutnya.

Selain itu, lanjutnya, anggota Tim RTKM sendiri dinilai tidak paham dengan permasalahan utama terhadap pengelolaan sumber daya yang seharusnya menguntukan bagi rakyat Indonesia.

"Kalau di bidangnya masing-masing mereka (anggota Tim RTKM) memang kompeten. Tapi, saya kira mereka perlu belajar lagi," tandasnya.

source:TRIBUNNEWS.COM

Tak Transparan Tender Minyak, Pertamina Diduga Jadi Bancakan

JAKARTA – Tak kunjung diumumkannya pemenang tender minyak mentah PT Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC) serta proses tender yang cenderung tak transparan, terus menuai kritik dari berbagai kalangan.

"Saya menangkap gelagat pemerintah ini hendak menjadikan BUMN sebagai lahan bancakan, khususnya Pertamina," kata pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam keterangan yang diterima, Jumat (30/1/2015).

Menurutnya, dugaan itu diperkuat dengan pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas oleh Menteri ESDM Sudirman Said yang kemudian setelah dibentuk tim tersebut langsung mengumumkan pembubaran Petral.

Salamuddin mengatakan, tujuan pengkerdilan Petral hanyalah untuk mengganti importir yang konon kabarnya memiliki kedekatan dengan penguasa.

"Melokalisasi masalah migas hanya pada siapa yang melakukan impor telah menunjukan kesan bahwa menteri baru dan jajarannya hanya ingin mengganti importir. Alasan yang digunakan adalah adanya mafia dalam impor migas," katanya.

Kembali pada tak diumumkannya pemenang tender dan proses tender yang tak transparan dikatakan Salamuddin pemerintah telah mengabaikan prinsip good corporate governance (GCG).

Pasalnya tak dibeberkan ke publik jenis minyak apa saja yang diimpor, berapa harga yang ditawarkan, siapa saja peserta tender, lalu apakah mereka trader atau langsung penghasil minyak.

"Ada indikasi bahwa yang ikut tender adalah para trader. Padahal janji awal Tim Reformasi adalah menghindari melakukan impor melaui trader, melainkan langsung ke perusahaan minyak baik Multinational Oil Company maupun National Oil Company. Jika ini terjadi maka Sudirman Said dkk telah melakukan kebohongan publik," katanya.

source:TRIBUNNEWS.COM

JAKARTA – Lelang tender perdana untuk pengadaan crude oil yang dilakukan Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina sejak sembilan hari lalu ditengarai sudah ada pemenangnya. Namun yang disayangkan berbagai pihak, ISC-Pertamina enggan mengumumkan pemenang tender tersebut.

Tender pengadaan minyak itu sendiri diketahui untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri periode April 2015. Setidaknya ada dua jenis minyak mentah sebanyak empat juta barel yang ditenderkan ISC-Pertamina, yakni minyak dari Azuri dan Qua Iboe-Nigeria.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha meminta ISC-Pertamina menjelaskan secara rinci dan transparan proses tender tersebut, untuk menepis adanya kepentingan tender titipan.

"ISC Pertamina mesti transparan memberikan keterangan publik terkait proses tender minyak mentah itu. Mengingat isu ini adalah isu yang sangat sensitif dan berpotensi menggerus keuangan negara yang sangat besar," kata Satya Widya Yudha dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2015).

Menurutnya, semangat transparansi yang juga direkomendasikan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) terhadap pengelolaan di sektor migas harus dikedepankan. Sehingga publik bisa ikut mengawasinya, termasuk terhadap jalannya tender minyak itu.

Hal tersebut kata Satya selaras pula dengan janji transparansi yang pernah disampaikan Menteri ESDM Sudirman Said, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto.

"ISC Pertamina di bawah pimpinan Daniel Purba sudah seharusnya mengumumkan kepada publik terkait bagaimana mekanisme tender minyak mentah, berapa jumlahnya, bagaimana teknisnya," kata Satya.

source:TRIBUNNEWS.COM

Pertamina Diminta Fokus pada Minyak

Jakarta: Persaingan antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertamina dalam pengelolaan gas sudah mengarah pada perseteruan sengit. Karena perseteruan dua BUMN tersebut, maka terjadi masalah dalam persinggungan pipa pada 11 titik di area Jawa Barat dan Jawa Timur yang menimbulkan keberatan dari PT Pertamina Gas (Pertagas), sehingga menghambat pengembangan jaringan pipa yang sedang dibangun PGN. 

Sebelumnya pernah terjadi perseteruan antara keduanya, yaitu perebutan pembangunan pipa gas Trans-Jawa pada 2006 yang hingga kini masih mangkrak. Juga bersitegang skema penyaluran gas di Sumatera Utara, yang berujung pada pipanisasi gas Arun–Belawan menggusur FSRU Belawan ke Lampung. 

Berlarutnya perseteruan itu salah satunya berakibat pada krisis listrik dan gas di Sumatera Utara, serta terhambatnya konversi BBM ke gas pada pembangkit listrik Tambak Lorok dan Industri di Jawa Tengah. Dan yang menanggung kerugian semuanya itu tentu saja rakyat. Sangat disayangkan, kondisi perseteruan tersebut justru menguntungkan bagi trader non-infrastruktur (broker) yang mendompleng salah satu pihak, yaitu dengan menghembuskan wacana open access. Dengan open acces, para broker dapat leluasa menjual gas dengan memanfaatkan infrastruktur negara. Sebagai informasi, harga jual gas PGN ke konsumen, berkisar antara 8 – 10 USD/mmBTU. Sementara di Jawa Barat, para broker menjual gas sampai dengan 14 USD/mmBTU.

Untuk mencegah berlarutnya perseteruan kedua BUMN tersebut, pemerintah berupaya mengkonsolidasikan kedua BUMN. Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan pihaknya telah menuntaskan kajian merger PGN dan Pertagas, selaku anak perusahaan Pertamina. Yaitu dengan menempatkan perusahaan hasil merger sebagai anak perusahaan Pertamina. Sebagai gantinya, dijanjikan seluruh pipa akan di-open access. Dengan demikian seluruh broker gas dapat memanfaatkan fasilitas negara, tanpa campur tangan Pemerintah dalam penetapan margin dan keuntunggannya. 

Namun, Peneliti dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi berpendapat, upaya itu sesungguhnya bukanlah merger melainkan pengambilalihan alias akuisisi PGN oleh Pertagas. Menurutnya akuisisi biasanya dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar terhadap perusahaan yang lebih kecil. 

"Menjadi anomali jika Pertagas yang asetnya lebih kecil 'mencaplok' PGN yang memiliki aset jauh lebih besar. Apalagi kiprah PGN di perniagaan Gas Bumi jauh lebih  lama ketimbang Pertagas," ujarnya, Minggu 24 November 2013. Kondisi ini, sambung Fahmy, mirip ketika Kalimantan Prima Coal (KPC) diakuisisi Bumi Resources.

Selain itu, kata Fahmy, Pertamina harus menyediakan dana segar dalam jumlah besar untuk membeli saham PGN, utamanya saham yang sudah dimiliki oleh publik. Merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI), saat ini kapitalisasi saham PGN di pasar bursa mencapai Rp 115 triliun. Pemerintah memiliki 56,97% saham dan 43,03% milik publik. Artinya, jika Pertamina akan membeli saham pemerintah yang ada di PGN, maka Pertamina mesti menyiapkan dana minimal Rp 70 triliun atau setara dengan 56,97% saham. Belum lagi ditambah dengan kewajiban untuk melaksanakan tender offer (membeli saham di investor publik) saham PGN sesuai dengan peraturan otoritas pasar modal. 

"Dana Pertamina akan jauh lebih produktif jika digunakan untuk membiayai usaha pengeboran dan pembangunan kilang minyak, sehingga tidak perlu membebani APBN," tutur Fahmy.

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi, mengatakan jika Pertamina mengakuisisi PGN, maka bisa terjadi kemunduran dalam tata kelola migas. Pasalnya, kata dia, pola bisnis Pertamina tidak ubahnya seperti dahulu. 

"Ini ancaman. Pertamina ingin menjadi trader kembali, membuat GCG yang selama ini dibangun menjadi mundur. Pertamina ingin seperti dulu lagi, menguasai sumber migas, namun ketika itu yang terjadi bukan memberi kontribusi kepada negara melainkan terjadi korupsi secara besar-besaran," kata Ucok, Jumat 22 November 2013. (Team PR/mar)

Team PR adalah pewarta warga. 

Mulai 18 November-29 November ini, Citizen6 mengadakan program menulis bertopik "Guruku Idolaku". Dapatkan merchandise menarik dari Liputan6.com bagi 6 artikel terpilih. Syarat dan ketentuan bisa disimak di sini.

Anda juga bisa mengirimkan artikel disertai foto seputar kegiatan komunitas atau opini Anda tentang politik, kesehatan, keuangan, wisata, social media dan lainnya ke Citizen6@liputan6.com.

ESDM dan ISC Pertamina Diminta Jelaskan Proses Tender Minyak

Jakarta - Proses tender pertama minyak mentah yang digelar Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina menuai pertanyaan beberapa pihak.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman mengatakan Kementerian ESDM dan ISC Pertamina perlu menjelaskan lebih lanjut terkait proses tender minyak mentah, termasuk impor dari Sonangol.

"Penting dijelaskan lebih dahulu oleh Menteri ESDM dan ISC Pertamina Daniel Purba, terkait perkembangan rencana kerjasama dengan Sonangol. Terutama isi perjanjian kerjasama, model kerjasama, serta untung rugi bagi Negara dengan pola kerjasama bisnis tersebut," ujar Erwin Usman di Jakarta, Rabu (28/1/2015).
‎

Menurutnya, sesuai dengan janji yang disampaikan Menteri ESDM, Dirut Pertamina dan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang akan mengedepankan transparansi haruslah dikedepankan kepada publik.

"Transparansi ini sangat penting bagi publik untuk disesuaikan dengan keterangan otoritas menteri ESDM atau ISC Pertamina sebelumnya, misalnya terkait besaran diskon pembelian, kemampuan memenuhi kuota minyak, serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam perjanjian," terangnya.

Inti dari tender tersebut, lanjutnya adalah proses yang transparan wajib ditempuh, serta mekanisme bisnis yang ditempuh, dipastikan tidak justru merugikan Negara.

"Termasuk di dalamnya menjelaskan apa dan bagaimana peran ISC dalam urusan bisnis ini. Karena jika itu diabaikan oleh Kementerian ESDM dan Pertamina, maka artinya spirit Nawacita, Trisakti dan Revolusi Mental diabaikan," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, informasi yang beredar Tender minyak mentah ISC Pertamina untuk periode bulan April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan, sangat tidak terbuka dan terkesan di tutupi, bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.

Vice President ISC Daniel Purba mengklaim sehari sebelumnya dirinya sudah mengumumkan perhal tender tersebut. Namun sepertinya ISC terkesan tertutup, jauh dari cita-cita reformasi migas.

source:Liputan6.com

Transparansi Tender Minyak Mentah ISC Pertamina Dipertanyakan

Jakarta - Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Daniel Purba mengatakaan impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP sudah bisa diterima ISC pada Akhir Januari 2015.

Adapun ISC Pertamina sudah melakukan Tender Pengadaan Impor "Crude Oil" sudah dilaksanakan pada Kamis , 22 Januari 2015. Posisinya, impor Minyak Sonangol Saat ini sudah berlayar lewat kapal yang disewa oleh Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR, Kardaya mengaku tidak mengetahui dan mempertanyakan transparansi yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said dan Pertamina terkait ini.

"Pembelian minyak mentah dari sonangol EP diumumkan Presiden Joko Widodo dengan beberapa keuntungan seperti diskon yang banyak karena pembelian langsung dari pemerintah ke pemerintah. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kelanjutan transparansi impor Sonangol," ujar Kardaya di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Dia mengakui informasi yang didapat tidak jelas, apakah impor minyak mentah dari Sonangol EP atau Sonangol China. kalau impor melalui Sonangol China berarti ada broker lagi.

Padahal yang diketahui, setiap ada broker berarti ada biaya tambahan bagi Indonesia, begitu juga mengenai tender crude oil yang dilaksanakan ISC Pertamina.

Menurut Kardaya Menteri ESDM Sudirman Said dan VP ISC Pertamina Daniel Purba harus bisa melakukan transparansi pembelian impor minyak seperti janjinya dalam reformasi migas sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang beredar Tender minyak mentah ISC  Pertamina untuk  periode bulan April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan sangat tidak terbuka dan terkesan ditutupi, bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.

Diduga ada conflict of Interest berusaha memenuhi pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu, meski penawaran nya jauh diatas rata-rata, Hal tersebut nantinya akan terlihat dari harga pemenang tender yg tidak termurah.

Tender awal kali ini sangat sulit karena harga yg masuk masuk dari perusahaan "pesanan" tidak kompetitif sementara pihak yang berkepentingan sudah memberikan pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

ISC Pertamina khususnya Daniel Purba harus memegang prinsip transparan, umumkan penawar dengan harganya, beli dengan harga termurah, jangan main akal akalan dengan bicara metode pembelian atau perhitungan yg kompleks, harus masuk akal publik

"Secara organisasi ISC berada di dalam Pertamina. Artinya, kalau mereka tidak transparan itu bertentangan dengan janji Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bahkan rekomendasi Tim Reformasi Migas yang dipimpin Faisal Basri", tegas Kardaya.

source:Liputan6.com

Tak Transparan, DPR Kritik Pembelian Minyak dari Sonangol

 Impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP diketahui sudah bisa diterima Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina pada akhir Januari 2015 nanti. Bahkan tender pengadaan impor Crude Palm Oil (CPO) sudah dilaksanakan pada 22 Januari 2015 lalu.

Atas hal itu, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengkritik langkah Vice President ISC PT Pertamina Daniel Purba, dan juga Menteri ESDM yang cenderung tak terbuka soal proses tender tersebut. 

"Pembelian minyak mentah dari sonangol EP diumumkan Presiden Joko Widodo dengan beberapa keuntungan seperti diskon yang banyak karena pembelian langsung dari pemerintah ke pemerintah. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kelanjutan transparansi impor Sonangol," sindir Kardaya kepada wartawan, Rabu (28/1)

Kardaya menyebut pihaknya tak mendapatkan informasi lengkap apakah impor minyak mentah dari Sonangol EP asal Angola atau Sonangol asal China.

"Kalau impor melalui Sonangol China berarti ada broker lagi, padahal yang kita tahu, setiap ada broker berarti ada biaya tambahan bagi Indonesia," cetusnya.

Disambung Kardaya, begitu juga mengenai tender crude oil yang dilaksanakan ISC Pertamina, Menteri ESDM Sudirman Said dan VP ISC Pertamina Daniel Purba harus bisa melakukan transparansi pembelian impor minyak seperti janjinya dalam reformasi migas sebelumnya.

"Secara organisasi ISC berada di dalam Pertamina. Artinya, kalau mereka tidak transparan itu bertentangan dengan janji Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bahkan rekomendasi Tim Reformasi Migas yang dipimpin Faisal Basri," imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang beredar, tender minyak mentah ISC Pertamina periode April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan sangat tidak terbuka dan terkesan ditutupi. Bahkan pemenang tender belum diumumkan karena diduga masih terjadi tarik menarik pemenang.

"Tender awal kali ini sangat sulit karena harga yg masuk masuk dari perusahaan pesanan tidak kompetitif sementara pihak yang berkepentingan sudah memberikan pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu," tutupnya.

source:Skalanews

ISC Pertamina Mesti Beberkan Proses Tender Minyak Mentah ke Publik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar Integrated Supply Chain (ISC) PT Pertamina segera menyampaikan secara rinci proses tender perdana Crude Oil, serta siapa pihak yang memenangkan tender tersebut kepada publik.

"ISC-Pertamina agar secara transparan memberikan keterangan publik terhadap kebutuhan tender minyak mentah. Mengingat isu ini adalah isu yang sangat sensitif dan berpotensi menggerus keuangan negara yang besar," kata anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha kepada wartawan, Sabtu (31/1)

Diketahui proses tender telah dilakukan sejak 27 Januari lalu. Adapun tender dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah periode April 2015. Setidaknya ada dua jenis minyak mentah yang ditenderkan sebesar 4 juta barel yakni jenis Azuri dan Qua Iboe-Nigeria.

Disambung Satya, jika ISC Pertamina tak segera mengumumkan maka sudah melenceng dari janji Menteri ESDM Sudirman Said serta komitmen Dirut Pertamina Dwi Soetjipto dan juga Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang ingin seluruh tender minyak dilakukan transparan.

"ISC-Pertamina di bawah pimpinan Daniel Purba sudah seharusnya mengumumkan ke publik terkait bagaimana mekanisme tender minyak mentah, berapa jumlahnya, bagaimana teknisnya," tegasnya.

Satya mengaku tidak mengetahui apakah memang tender tersebut dilakukan secara tertutup atau terbuka. Meski demikian, seharusnya sebelum tender dimulai ISC Pertamina menjelaskan ke publik.

"Kalau ISC-Pertamina melakukan tender minyak tertutup harus dijelaskan kenapa harus dilakukan secara tertutup. ISC-Pertamina harus mendeclare alasan mengggunakan tender terbuka atau tertutup," pungkasnya.

source:Skalanews

ISC Pertamina Mulai Tender Minyak Mentah

Vice President Unit Intregated Supply Chain (ISC) PT Pertamina (Persero) Daniel Syahputra Purba menyatakan, ISC Pertamina mulai menenderkan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan kilang pengolahan.

Vice President ISC Pertamina Daniel Syahputra Purba di Jakarta, Selasa (27/1), mengatakan, tender minyak mentah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kilang pengolahan pada April 2015.

"Kami sudah mulai lakukan tender," katanya.

Menurut dia, perusahaan telah mengumumkan pelaksanaan tender tersebut pada Kamis (22/1). Namun ia tidak ingat, volume minyak mentah yang ditenderkan.

"Kami akan evaluasi penawaran yang masuk," ujarnya.

Tender lanjutan, ia menjelaskan, akan tergantung pada kebutuhan Direktorat Pengolahan akan minyak mentah dan kebutuhan Direktorat Pemasaran akan bahan bakar minyak (BBM).

Daniel mengatakan perusahaan menyeleksi peserta tender secara ketat. "Kami menjaga integritas dan transparansi," katanya.

Sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, ISC membuka kesempatan kepada semua pihak termasuk pedagang yang kredibel untuk ikut tender.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR pada Senin (26/1) malam mengatakan, Pertamina akan menyeleksi secara ketat kelayakan pemasok minyak mentah dan BBM dengan jasa pihak independen.

"Dulu, waktu jaman saya, pernah akan meregistrasi ulang dan melakukan due dilligence atas kelayakan vendor. Namun, keburu diganti," katanya.

Sudirman tercatat pernah menjabat VP ISC selama enam bulan mulai September 2008 hingga Maret 2009.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas Kementerian ESDM merekomendasikan pengalihan peran tender impor minyak mentah dan BBM dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke ISC Pertamina.

Selama ini, Petral melakukan impor BBM sebanyak 8-10 juta barel per bulan dan minyak mentah 10 juta barel/bulan untuk kebutuhan Pertamina.

Tim juga merekomendasikan perombakan manajemen ISC.

Sejak 30 Desember 2014, Pertamina menunjuk Daniel yang juga salah satu Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas sebagai Vice President ISC Pertamina.

source:Skalanews

ISC Pertamina Targetkan Tender Impor Minyak Januari

Integrated Supply Chain PT Pertamina (Persero) menargetkan, mulai menenderkan impor minyak mentah dan BBM pada Januari 2015.

Senior Vice President ISC Pertamina Daniel Purba di Jakarta, Jumat (2/1), mengatakan, saat ini pihaknya masih mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan tender tersebut, termasuk aturan hukumnya.

"Kami sedang siapkan semua, termasuk pembenahan prosedur di Pertamina. Mudah-mudahan Januari ini sudah mulai," katanya.

Menurut dia, pihaknya akan menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan proses impor tersebut.

Sesuai rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas, lanjut Daniel, ISC akan membuka kesempatan kepada semua pihak termasuk pedagang (trader) yang kredibel untuk ikut dalam tender.

"Kalau pelaku bisa pasok secara langsung, kenapa mesti lewat perantara lagi. Dengan demikian, secara alamiah akan mengurangi mata rantai dan menjadi lebih efisien," ujarnya.

ISC, tambahnya, juga akan menyeleksi peserta tender lebih ketat, seperti harus punya kemampuan keuangan dan fasilitas, selain kredibilitas dan integritas.

"Tata kelola juga akan lebih baik, sehingga tidak memungkinkan pemburu rente masuk," katanya.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas Kementerian ESDM merekomendasikan, pengalihan peran tender impor minyak mentah dan BBM dari Pertamina Energy Trading Limited (Petral) ke ISC Pertamina.

Selama ini, Petral melakukan impor BBM sebanyak 8-10 juta barel per bulan dan minyak mentah 10 juta barel/bulan untuk Pertamina.

Sementara, Petral direkomendasikan tim tetap berkantor di Singapura dan diarahkan menjadi perusahaan "trading" kelas dunia, serta memaksimalkan fungsi intelijen pasarnya.

source:Skalanews

100 Hari Pemerintahan Jokowi, Sektor Migas Terpuruk

 Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menilai, selama 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sektor migas mengalami keterpurukan.

Dikatakan Peneliti AEPI, Salamuddin Daeng, terpuruknya sektor migas di Tanah Air bermula saat ditunjuknya Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN, kemudian Sudirman Said ditunjuk sebagai Menteri ESDM, serta Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina hingga pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

"Ada satu kata kunci dalam permasalahan pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru," kata Salamuddin dalam dialog '100 Hari Jokowi' di Jakarta Selatan, Rabu (28/1)

Salamuddin menilai, reformasi di jajaran direksi Pertamina telah gagal, hal tersebut terbukti dengan ditunjuknya Daniel Purba sebagai Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina. Apalagi, ISC beberapa waktu lalu telah melakukan kesepakatan dengan Sonangol lewat skema Business to Business (B to B) untuk impor minyak mentah.

"Artinya tidak discount all market price,  Intinya sih sama saja kita impor, tapi pengimpornya yang berbeda, begitu juga tender crude oil yang kemarin dilaksanakan jauh dari transparansi yang selama ini digemborkan, ada kebohongan publik di sini," bebernya. 

source:Skalanews

Pertamina tak mau sebut harga impor dari Sonangol

JAKARTA. PT Pertamina Persero sudah melakukan impor minyak dari perusahaan minyak asal Angola Sonangol sebesar 950.000 barel per bulan. Sayangnya, Pertamina tak mau membeberkan harga minyak asal Angola itu dengan alasan terikat etika bisnis. 

"Minyak mentah dari Angola dan down contract saat nego waktu kuartal IV-2014. Untuk supply deliver Januari-Juni 2015 (dilakukan) Petral. Harga enggak bisa (dipublikasikan), itu business to business (B to B)," ujar Vice President ISC Pertamina Daniel Purba, Jakarta, Selasa (17/2). 

Menurut Daniel, pengadaan minyak itu dilakukan oleh Petral pada akhir 2014 lalu. Saat itu kata dia, ISC belum memiliki kewenangan melakukan pengadaan impor minyak seperti saat ini. Saat itu, lanjut Daniel, Petral sudah menjalin kerjasama B to B dengan Sonangol. Artinya, kerjasama pengadaan impor minyak itu bukan goverment to government antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Angola. 

Seperti diberitakan, Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, kerjasama government to governmentdengan Sonangol EP negara diuntungkan dengan diskon 15 persen dari harga pasar minyak dunia.  Pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun dari kerjasama ini. 

Namun, Koordinator Forum Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, Selasa (2/12/2014) mengatakan, dia memiliki bukti bahwa Sonangol telah membalas surat dari Pertamina. Kesimpulannya, Sonangol tidak mengabulkan permintaan diskon harga minyak tersebut. Sonangol tetap bersikukuh mematok harga minyak sesuai harga internasional. 

"Saya melihat pembelian minyak dari Sonangol ini hanya bagian pencitraan pemerintahan Joko Widodo yang ingin menunjukkan mereka bisa mendapatkan minyak mentah dengan harga murah," jelas dia.

source:Kontan.co.id

Daniel Purba Jabat VP ISC Pertamina

Jakarta - Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyatakan PT Pertamina (persero) telah memenuhi salah satu rekomendasi terkait mengganti manajemen Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dan Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.

Ketua Tim Reformasi Migas Faisal Basri mengatakan Pertamina telah menunjuk Daniel Purba sebagai Vice Presiden ISC menggantikan Tafkir Husni. Daniel Purba merupakan salah satu anggota Tim Reformasi Migas.

"Sebelum rekomendasi ini diumumkan, Pertamina telah menunjuk pak Daniel di ISC," kata Faisal di Jakarta, Selasa (30/12).

Sementara itu Daniel menuturkan pengangkatan dirinya sebagai VP ISC dilakukan pada siang hari sebelum pengumuman rekomendasi berlangsung.

Program Daniel saat diangkat jadi VP ISC adalah segera melakukan pembenahan prosedur pengadaan minyak mentah dan BBM Pertamina.

"Tentunya kalau kita sudah buka kesempatan terbuka ke semua pihak tentunya secara alamiah mata rantainya akan pendek," ujarnya.

Dia bilang trader yang akan mengikuti tender harus melalui proses seleksi. Trader harus punya kredibilitas, integritas, serta fasilitas untuk ikut dalam tender.

"Juga bukan trading company yang sembarangan. ISC harus selektif," tegasnya.

source:Beritasatu.com

Transparansi pembelian minyak dari Sonangol dipertanyakan

Impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP disebut-sebut sudah bisa diterima Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina pada Akhir Januari 2015. Kemudian ISC Pertamina sudah melakukan Tender Pengadaan Impor Crude Oil pada Kamis (22/1).

Ketua Komisi VII DPR, Kardaya mengaku belum mengetahui kabar impor minyak Sonangol yang saat ini prosesnya disebut-sebut sudah mulai didatangkan menggunakan kapal sewaan Pertamina.

Kardaya mempertanyakan transparansi di balik pembelian minyak mentah dari Sonangol yang diumumkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Keuntungan seperti diskon yang banyak karena pembelian langsung dari pemerintah ke pemerintah, namun hingga saat ini kami belum mengetahui kelanjutan transparansi impor Sonangol," ujar Kardaya diJakarta, Rabu (28/1).

Sejauh ini Komisi VII DPR belum mendapat informasi apakah impor minyak mentah dari Sonangol EP atau Sonangol China. Jika impor melalui Sonangol China kemungkinan besar melalui broker. Kalau menggunakan jasa broker, otomatis ada biaya tambahan yang dibebankan ke Indonesia.

Kardaya menegaskan, Menteri ESDM Sudirman Said dan VP ISC Pertamina Daniel Purba harus bisa memberikan penjelasan transparansi pembelian impor minyak seperti janjinya dalam reformasi migas sebelumnya.

Informasi yang diperoleh Kardaya, tender minyak mentah ISC Pertamina untuk periode April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan sangat tidak terbuka dan terkesan ditutupi. Bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.

"Secara organisasi ISC berada di dalam Pertamina. Artinya, kalau mereka tidak transparan itu bertentangan dengan janji Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bahkan rekomendasi Tim Reformasi Migas yang dipimpin Faisal Basri," tutup Kardaya.

source:Merdeka.com