Jakarta - Dua organisasi relawan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Bara JP dan Seknas Jokowi, menilai Menteri ESDM Sudirman Said telah melecehkan Jokowi melalui kebijakan yang mengingkari komitmen yang dibuatnya sendiri. Komitmen yang dimaksud yaitu membenahi birokrasi bobrok dengan membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTM) yang dipimpin Faisal Basri.
TRTM diketahui sudah merekomendasikan, pengadaan impor minyak harus diadakan terang-benderang, dengan mengambil-alih pengadaan minyak dari Petral ke Pertamina, agar minyak langsung ke jaringan operasi ataunetwork operation center (NOC).
"Ternyata tender pengadaan minyak dilakukan Pertamina dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak sesuai dengan mekanisme tata kelola yang baik, tidak akuntabel, dan tidak fair serta tergesa-gesa," kata Muhamad Yamin, Ketua Umum Seknas Jokowi, di Jakarta, Selasa (3/2).
Yamin mengungkapkan, praktik Pertamina itu berpotensi merugikan negara. Pasalnya, Indonesia mengimpor 700 ribu barel per hari, demi memenuhi konsumsi 1.500 barel per hari. Produksi dalam negeri hanya 800 ribu barel per hari.
Nilai itu ekuivalen Rp 529 miliar per hari dengan asumsi harga minyak USD 60 per barel dan kurs dolar ke rupiah Rp 12.600.
Sementara Sihol Manullang dari Bara JP mengatakan, supaya kebijakan mafia di Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) tak ternegasikan dengan kebijakan Jokowi, maka Dirut Pertamina harus segera memecat ketua Tim Pengadaan Tender Minyak yang juga sebagai kepala Internal Supply Chain (ISC) dari TRTM.
"Kami meminta Menteri ESDM melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola SKK Migas, agar produksi atau lifting minyak meningkat, dan penerimaan negara dipertahankan di kisaran USD 30 miliar."
Seknas dan BaraJP juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera mengadakan audit investigasi atas pengadaan tender minyak oleh Pertamina.
"Supaya terang-benderang, kami meminta Faisal Basri memublikasikan apa saja rekomendasi yang sudah atau belum dilakukan Kementerian ESDM," tegas Sihol.
Supaya jangan kebablasan, Seknas meminta Jokowi mengawasi setiap kebijakan Menteri ESDM, tidak boleh lagi bertentangan dengan Nawa Cita.
source:Beritasatu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar