Awas, Surya Paloh Dicurigai Publik jadi Biang Mafia Minyak Baru: Restorasi Modal Nasdem?

Mafia minyak yang baru,konon sudah lahir.  Rezim Jokowi pasti tidak berani bertindak membasmi dugaan KKN ini. Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyatakan hal itu. Menurutnya, 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kondisi kehidupan ekonomi dan sosial politik rakyat malah dirasa makin memburuk. Di sisi lain, soal mafia minyak baru, Surya Paloh dicurigai cukup lekat dengan Sonagol EP dalam soal rencana BBM impor.  Dan Komisi VII DPR RI ternyata tidak mengetahui proses impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP yang telah berlangsung 22 Januari 2015 lalu. Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya mempertanyakan proses transparansi dari Menteri ESDM, Sudirman Said dan Pertamina. Kasus ini dikhawatirkan mirip skandal Zatapi jilid Dua yang terjadi di era SBY dulu era Ari Sumarno jadi Dirut Pertamina. Impor minyak Sonangol EP ini jelas dicurigai bau sangit KKN, tidak transparan dan mencapai ratusan ribu barel per hari, ungkap sumber Pertamina.

Menurut Daeng, kondisi tersebut terjadi lantaran ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali. Sejak awak penyusunan kabinet kerja sudah sangat terasa adanya praktik bagi-bagi jabatan. Mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah Pertamina dan tim Reformasi Tata kelola Migas.

"Ada satu kata kunci dalam permasalahan Pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru," kata Daeng di Jakarta, Rabu (28/1).

Seperti yang terjadi dalam sektor migas. Kata Daeng, saat ini sektor tersebut dipegang oleh kelompok tertentu. Mulai dari reformasi di jajaran direksi Pertamina hingga penunjukan Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba.

"Lalu kemarin ISC dikabarkan telah deal dengan sonangol dengan skema B to B untuk import minyak mentah, artinya tidak discount all market price,  Intinya sih sama saja kita impor, tapi pengimpornya yang berbeda, begitu juga tender crude oil yang kemaron dilaksanakan jauh dari transparansi yang selama ini di gemborkan, ada kebohongan publik disini " jelasnya

Surya Paloh cukup lekat dengan Sonagol EP dalam soal rencana BBM impor. Komisi VII DPR RI ternyata tidak mengetahui proses impor minyak mentah perdana dari Sonangol EP yang telah berlangsung 22 Januari 2015 lalu. Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya mempertanyakan proses transparansi dari Menteri ESDM, Sudirman Said dan Pertamina. Kasus ini dikhawatirkan mirip skandal Zatapi jilid Dua yang terjadi di era SBY dulu era Ari Sumarno jadi Dirut Pertamina. Impor minyak Sonangol EP ini jelas dicurigai bau sangit KKN, tidak transparan dan mencapai ratusan ribu barel per hari, ungkap sumber Pertamina.

"Pembelian minyak mentah dari sonangol EP diumumkan Presiden Joko Widodo dengan beberapa keuntungan seperti diskon yang banyak karena pembelian langsung dari pemerintah ke pemerintah. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kelanjutan transparansi impor Sonangol," jelas Kardaya di Jakarta, Rabu (28/1).

Kardaya mengakui informasi yang didapat tidak jelas, apakah impor minyak mentah dari Sonangol EP atau Sonangol China. Menurutnya, apabila impor dilakukan melalui Sonangol China berarti ada permainan broker disana.

"Padahal yang kita tahu, setiap ada broker berarti ada biaya tambahan bagi Indonesia, begitu juga mengenai tender crude oil yang dilaksanakan ISC Pertamina," jelasnya.

Menurut Kardaya, Menteri ESDM Sudirman Said dan VP ISC Pertamina Daniel Purba harus bisa melakukan transparansi pembelian impor minyak seperti janjinya dalam reformasi migas sebelumnya.

Informasi yang beredar, tender minyak mentah ISC Pertamina untuk periode bulan April 2015 untuk pemenuhan kilang pengolahan sangat tidak terbuka dan terkesan ditutupi, bahkan belum diumumkan pemenangnya. Diduga masih terjadi tarik menarik antar kepentingan di dalamnya.

Informasi lainnya, ada "conflict of Interest" berusaha memenuhi pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu, meski penawaran nya jauh diatas rata-rata. Hal tersebut nantinya akan terlihat dari harga pemenang tender yang tidak termurah.

Kembali ke Kardaya. Kata dia, tender awal kali ini sangat sulit karena harga yang masuk masuk dari perusahaan "pesanan" tidak kompetitif. Sementara pihak yang berkepentingan sudah memberikan pesanan untuk memenangkan perusahaan tertentu.

"ISC Pertamina khususnya Daniel Purba harus memegang prinsip transparan, umumkan penawar dengan harganya, beli dengan harga termurah, jangan main akal akalan dengan bicara metode pembelian atau perhitungan yang kompleks, harus masuk akal publik," terang Kardaya.

"Secara organisasi ISC berada di dalam Pertamina. Artinya, kalau mereka tidak transparan itu bertentangan dengan janji Menteri ESDM Sudirman Said dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto bahkan rekomendasi Tim Reformasi Migas yang dipimpin Faisal Basri," tandas Kardaya.

source:acehtraffic.com