Jakarta - Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bersatu BUMN meminta KPK dan Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan memeriksa proses tender crude oil Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina yang dilakukan secara tertutup. Target pemberantasan mafia migas oleh pemerintahan Jokowi- JK akan gagal, karena selama ini hanya mengganti kartel mafia migas saja.
"Karena sistemnya sama saja, hanya berbeda pada vehicle yang digunakan. Kalau sebelumnya tender impor pengadaan minyak dilakukan di luar negeri (Singapura oleh Petral), sekarang di dalam negeri oleh ISC Pertamina," kata Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Tri Widodo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (2/2).
Menurut Tri, hal itu tercermin dari tertutupnya proses tender pembelian crude oil oleh ISC Pertamina, serta perlakuan diskriminasi terhadap peserta tender yang ditenggarai karena adanya persekongkolan untuk memenangkan pihak tertentu."Jika seperti ini yang terjadi di ISC, maka negara dan rakyat akan dirugikan trilyunan rupiah lagi," ujar dia.
Dia pun menduga ada kejanggalan dalam proses tender impor minyak mentah ISC-Pertamina pimpinan Daniel Purba. Sebab tender tersebut dimenangkan oleh trader yang bukan National Oil Company (NOC), bahkan trader itu tidak mengajukan penawaran harga terendah.
source:NERACA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar